Fartnernews.com JAMBI – Mendadak Mundur dari jabatan Sekda setelah mencuat kepermukaan kasus pidana yang menjerat Sekda Sarolangun Endang Abdul Naser yaitu Dia memanipulasi data administrasi dalam daftar calon sementara (DCS) untuk DPRD Provinsi Jambi.(3/9/23).
Diketahui seenaknya dalam formulir pendaftaran Bacaleg, Endang Abdul Naser mencantumkan profesi sebagai ‘wiraswasta’, padahal dia masih aktif sebagai Sekda sarolangun dan baru akan menerima SK pensiun per 1 November Nanti.
Mundurnya Endang Abdul Naser dari jabatan Sekda dan sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi Jambi ini menimbulkan berbagai spekulasi,
Seperti spekulasi kali ini muncul dari Raden Jamhuri Aktivis Senior Jambi, selaku sosial control ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sembilan ini menegaskan.
“Mengundurkan diri dan/atau meletakan jabatan bukan alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar dari sebuah pelanggaran terhadap norma ataupun kaidah hukum.” Tegas Jamhuri.
Dia juga menjelaskan duduk perkaranya, bukan hanya sebatas persoalan tentang pasal pidana dengan konsekuensi hukumnya,
“Akan tetapi bagaimana Gakkumdu mampu menciptakan pendidikan sadar hukum dan menciptakan politikus yang tidak menderita Cacat Logika, Cacat Nalar dan Sesat pikiran. Jelasnya.
Untuk Pejabat Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) R,Jamhuri juga meminta,hendaknya mengedepankan etika politik beradab dengan peradaban bangsa yang berjiwa Pancasilais.” Jelasnya.
“Untuk itu Gakkumdu jangan merusak ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum, jangan sampai timbul kredo di masyarakat bahwa hukum tajam kebawah tumpul keatas.” Tegasnya.
Dia juga menekankan hendaknya ada kesetaraan hukum dengan persamaan hak di hadapan hukum maka akan tercipta kondisi dimana tidak ada satupun warga negara ini yang mendapat keistimewaan hukum, apalagi sampai menyandang predikat kebal hukum.
Menurut jamhuri secara normatif tidak ada kejahatan yang berdiri sendiri, bisa saja Dianalogikan tidak menutup kemungkinan adanya peranan ataupun campur tangan pihak lain yang turut serta, membantu atau mungkin setidak-tidaknya melindungi perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
Disinilah dituntut keprofesionalan dan proporsional serta akuntabilitas penyidik Gakkumdu dalam mengusut tuntas indikasi perbuatan melawan hukum (PMH) dimaksud sampai ke akar-akarnya.
“Sehingga hukum benar-benar akan terwujud sebagai alat sosial kontrol (Law as a Tool of Social Engineering) yang akan memberikan kemanfaatan hukum.” Tutupnya.
Red
