MEMBACA KERTAS KOSONG “Antara Kebijakan dan Kepentingan” Jamhuri” Persoalan 21 Paket D-PUPR Jika Legislator Ingin Penegakan Hukum Secara Elegan Laporkan, Jangan Hanya Umbar Informasi”. Jamhuri Sebut Sikap Gubernur Jambi Yang Seolah-olah Membela Sekda Sarolangun. Seperti Sikap lawyer.  Kegiatan Politik Cacat Administrasi, Sekda Sarolangun mendadak Mundur. Aktivis Jambi Minta Gakkumdu Tegas.

Home / Uncategorized

Rabu, 28 Desember 2022 - 08:35 WIB

Dugaan Anggaran Di RSUD Ahmad Ripin, LSM SEMBILAN Minta BPK Audit & Akan Lapor Secara Resmi Ke APH. 

Fartnernews.com,MUARO JAMBI –Terkait dugaan adanya anggaran tumpang tindih dan statement Jawaban Apipudin Kadinkes soal tidak ada pemanggilan BPK terhadap persoalan itu ditanggapi Raden Jamhuri Ketua LSM Sembilan Jambi,dan menilai jawaban Kepala Dinas Kesehatan tentang kapasitas dirinya sebagai Penggunaan Anggaran (PA) serta tentang sumber dana dan tentang pemanggilan BPK sepertinya agak lucu bin aneh dan terkesan mendahului pihak BPK, tentang mekanisme audit.(28/12/22).

“Jangan buru – buru berdalih dengan tidak ada yang dipanggil, mungkin proses auditnya masih berlangsung.” sampai Jamhuri.

Kepada Kadinkes Jamhuri juga menyarankan, Sebaiknya tunggu saja Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK jadi temuan atau tidak, serta yang paling bijak apa salahnya jika lebih membuka diri dengan duduk bersama dengan elemen masyarakat untuk ungkap fakta yang sebenarnya.

“Harus ingat tak mungkin ada asap jika tak ada api, karena adanya fakta administrasi dimaksud syah-syah saja lahir praduga.” Jelasnya.

Timpalnya lagi, Sebaiknya jangan biarkan selisih pendapat menjadi jurang pemisah antara organ pemerintah dengan masyarakat,segera akhiri polemik secara dewasa,

“Toh setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, secara konstitusional masyarakat berhak untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah wajib membuka diri atas hak-hak masyarakat.” Paparnya.

Aktivis senior Jambi ini juga mengatakan, Sepertinya terkesan semakin tidak memberikan kepastian hukum tentang semua indikator kegiatan yang menjadi perhatian publik tersebut dan oknum yang bersangkutan terkesan jadi juru bicara pihak Rumah Sakit.

“BPK bukan Barisan Penguat Kekuasaan, dan Hukum jangan di analog kan dengan plesetan Hanya Untuk Kepentingan Untung Mutlak, jadi jangan dijadikan tameng untuk menutupi kehendak masyarakat mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya benar.’Sampainya.

BERITA TERKAIT  Layanan RSUD Kolonel Abunjani Bangko Semakin Meningkat Sejak Kepemimpinan Dirut Yang Baru. 

Secara Normatifnya Jamhuri juga menyinggung,bahwa keterangan yang berbeda-beda terkait sumber dana yang dipermasalahkan itu dana BLUD ataukah dari dana covid haruslah jelas, jika tidak maka seakan-akan ditengah-tengahnya hadir kebohongan,adalah merupakan induk dari segala induk kejahatan.

“Sebaiknya selaku pejabat publik sebelum memberikan keterangan pelajari dulu segala aspek menyangkut obyek pembicaraan terutama tentang regulasi dan segala aspek hukumnya.” Timpalnya.

Dia juga menyebutkan, jika ucapan adalah merupakan gambaran dari isi hati dan pikiran serta karakter individu pemberi keterangan atau sederhananya identik dengan pepatah yang mengatakan mulutmu harimau mu.

“Seharusnya sebagai pejabat Negara/Daerah, ingat dan tahu serta mengerti benar dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).” Imbuhnya.

Raden Jamhuri juga menyampaikan, jika Keterangan kepada publik pun juga menghendaki keabsahan hukum dan keabsahan perbuatan, negara ini menganut paham recht staat, jadi segala sesuatunya menghendaki dan didasari dengan dasar hukum.

“Serta harus memahami pepatah tak mungkin ada asap jika tak ada api, karena adanya fakta administrasi dimaksud sah-sah saja jika lahir praduga.” Tegasnya.

Dia juga berharap kepada pejabat publik, Sebaiknya jangan biarkan selisih pendapat menjadi jurang pemisah antara organ pemerintah dengan masyarakat, segera akhiri polemik secara dewasa,

“Toch setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.secara konstitusional masyarakat berhak untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah wajib membuka diri atas hak-hak masyarakat.”jelas Jamhuri.

Terkait persoalan dugaan tumpang tindih anggaran di RSUD Ahmad Ripin pihaknya juga tengah mengumpulkan semua faktanya agar bisa mengambil langkah hukum selanjutnya.

“LSM Sembilan akan minta pihak BPK lakukan audit investigasi dan setelah itu akan laporkan secara resmi ke Aparat Penegak hukum.(APH). Tutupnya.

BERITA TERKAIT  SISI GELAP PANGGUNG KEPENTINGAN

(Team GJM)

Share :

Baca Juga

Uncategorized

Bantah Ada Anggaran Doubel, Apipudin: Dibuktikan dengan Pihaknya Tidak Dipanggil oleh BPK. 

Uncategorized

Setelah Viral Baru Dinas PDK Keluarkan Edaran Larangan Pungli Di sekolah. 

Uncategorized

Tingkatkan PAD Merangin,DPRD Merangin Komisi III Gelar Hearing Bersama Beberapa OPD. 

Uncategorized

Daripada Gagal Lebih Baik Mundur, Itu Pesan Ketua LSM SEMBILAN Kepada Gubernur Jambi. 

Uncategorized

Upaya Maksimalkan Retribusi APBD Komisi III DPRD Merangin Panggil Pejabat Dinas Lingkungan Hidup. 

Uncategorized

Meriah Dan Sukses. Malam Penutupan Festival SERAYO Oleh Ketua FKM-JKS Dihadiri HBA.

Uncategorized

Ketua DPRD Yuli Setia Bakti Pimpin Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Dan Pendapat Ahir Fraksi. 

Uncategorized

Warga Inginkan Gubernur Jambi Dan PJ Bupati Muaro Jambi Gunakan Hati Nurani. Sudah Belasan Tahun Jalan Penghubung Antar Dua Kecamatan Rusak Tak Diperhatikan